Tim Promosi/ April 26, 2021/ Tak Berkategori/ 0 comments

Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, bahwa yang mendasari bangsa ini adalah Pancasila. Hal ini tentunya akan paralel dengan dasar dari tujuan didirikannya negara ini. Semua tujuan tersebut harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila, termasuk dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan salah satu tujuan didirikannya negara ini.
Tidak menyertakan pelajaran Pancasila secara mandiri pada semua jenjang pendidikan adalah wujud langkah mundur terhadap cita-cita bangsa secara ideal. Bahkan untuk membumikan nilai-nilai luhur Pancasila tidak cukup hanya menyajikan pelajaran Pancasila secara mandiri pada semua jenjang pendidikan, lebih dari itu proses pendidikan harus bisa menghubungkan seluruh materi pelajaran dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini tentunya sesuai tujua Profil Pelajar Pancasila.
Kelemahan kita sebagi bangsa selama ini yang menyebabkan tidak membumi dan teraplikasikannya nilai-nilai luhur Pancasila di setiap langkah dan kebijakan bangsa karena kurangnya menghubungkan materi-materi pelajaran untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Apalagi jika pelajaran Pancasila tidak dimasukkan ke dalam daftar pelajaran wajib, maka ini bisa dikatakan sebagai langkah mundur dan wujud pengingkaran terhadap Pancasila itu sendiri. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena pelajar saat ini adalah calon pemegang estafet kendali bangsa di masa depan. Bagaimana nasib bangsa ke depan jika para pelajar sekarang tidak mengenal nilai-nilai luhur bangsanya.
Dalam penerapannya, ideologi bangsa mengalami beberapa fase. Fase pertama diistilahkan sebagai fase de-Soekarnoisasi. Masa di mana seluruh ajaran-ajaran Bung Karno dihilangkan dari semua sumber keilmuan termasuk dalam proses pendidikan. Masa ini terjadi selama masa orde baru. Di masa inipula Pancasila telah kehilangan ruh perjuangannya. Hal ini karena Bung Karnolah penggali Pancasila, beliau yang paling tahu hakekat Pancasila, khususnya terhdap Bangsa Indonesia. Menghilangkan peran beliau berarti mengaburkan nilai-nilai Pancasila Itu sendiri, walaupun namanya tetap Pancasila. Penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila adalah gambaran nyata pada masa ini.
Fase ke dua kita namakan sebagai masa de-ideologisasi. Masa di mana secara sistem, generasi muda telah dijauhkan dari ideologi bangsanya yaitu Pancasila. Hal ini diawali dengan terjadinya amandemen UUD 1945 hingga empat kali. Amandemen ini tentunya akan berdamak pada produk-produk hukum turunannya. Artinya jika UUD 1945 hasil amandemen sudah jauh dari semangat dan cita-cita UUD 1945 yang asli, maka produk produk hukum turunnnya akan semakin jauh dari cita-cita dan semangat UUD 1945 yang asli pula. Masa ini terjadi pasca jatuhnya rezim orde baru yang kemudian masuk pada orde reformasi.
Pada orde reformasi ini telah terjadi penghapusan secara sistematis terhadap pelajaran Pancasila pada semua jenjang pendidikan. Dampak dari penghapusan pelajaran Pancasila adalah menjadi jembatan emas bagi ideologi, faham, nilai, bahkan aliran-aliran yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa untuk mengkontaminasi alam pikir remaja dan pelajar. Di saat pelajar dan pemuda tidak memiliki akar yang kuat atas ideologi bangsanya maka akan semakin mudah mereka terpapar oleh ideologi-ideologi yang lain. Dan ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Semua hal ini dikuatkan oleh temuan BNPT pada Desember 2020, bahwa sekitar 85% generasi muda milenial rentan terpapar radikalisme-terorisme. Pada kenyataannya tidak hanya perserta didik yang merupakan generasi milenial yang telah terpapar idelogi radikalisme dan terorisme tetapi sebagaian guru dan dosen juga ada yang telah terpapar.
Dari semua itu, pemerintah seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk mencegah semuanya dengan memberikan kebijakan pada sektor pendidikan untuk memberikan pelajaran Pancasila pada semua jenjang pendidikan. Hal ini didasari bahwa masuknya ajaran, nilai, ujaran, serta ideologi yang membahayakan eksistensi negara terjadi melalui jalur pendidikan. Dengan pelajaran Pancasila diharapka semua ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila akan terpatahkan.
Dengan dikeluarkannya PP No. 57 Tahun 2021, menjadikan keprihatinan bangsa khusunya di dunia pendidikan. Hal ini disebabkan Peraturan Pemerintah tersebut tidak mencantumkan secara ekplisit pelajaran Pancasila sebagai pelajaran wajib untuk seluruh jenjang pendidikan. Hal ini bisa menjadi presenden negatif bagi perkembangan jiwa pelajar Indonesia, mengingat dalam Pelajaran Pancasila tidak hanya dipelajari jiwa nasionalisme, melainkan nilai-nilai luhur bangsa yang harus diterapkan dalam perilaku kehidupan baik secara individu, sosial maupun berbangsa dan bernegara. Pada kondisi seperti ini, dukungan serta saran masyarakat baik secara pribadi, organisasi maupun yang mewakilinya untuk menyelamatkan Pancasila sangatlah diperlukan. Mengingat masyarakatlah pada kenyataannya yang akan menerima dampak ini secara langsung maupun tidak langsung. Semaraknya aksi terorisme, radikalisme, sparatisme dan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa adalah sebagian dampak yang akan terjadi jika pelajaran Pancasila semakin dijauhkan dari semua jenjang pendidikan. Selanjutnya hilangnya semangat dan jiwa nasionalisme adalah dampak tidak langsung jika Pancasila semakin dijauhkan dari para pelajar.
Wujud kepedulian masyarakat terhadap masalah ini sangatlah tinggi, hal ini dibuktikan dengan maraknya saran hingga reaksi atas keluarnya Peraturan Pemerintah yang baru dikeluarkan. Beberapa elemen masyarakat yang telah perduli pada masalah ini antara lain; Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada dan Gerakan Pendidik Pancasila. Harapannya pelajaran Pancasila dapat dijadikan sebagai sajian matapelajaran wajib pada seluruh jenjang pendidikan.
Menyambut hal tersebut, pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan oleh Mendikbud Nadeim Anwar Ibrahim telah menyampaikan pernyataan resminya yang tujuannya meluruskan terjadinya kesalahfahaman yang telah terjadi. Dalam pernyataan resminya tersebut mendikbud menyampaikan perlunya harmonisasi dari seluruh elemen masyarakat dalam proses revisi PP No. 57 tahun 2021, agar produk hukum tersebut dapat benar-benar mewakili aspirasi masyarakat khususnya tentang perlunya pelajaran Pancasila pada semua jenjang pendidikan.

Penulis adalah : Guru di SMK PGRI 3 Malang
HP : 08123307474

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*